Penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Di Desa Lipu Kecamatan Kadatua

Penulis

  • LA ODE DWIYAN PRAMONO DARMIN Program Studi Ilmu Administrasi Negara
  • FAHARUDIN UNIVERSITAS DAYANU IKHSANUDDIN
  • ASMIDIN UNIVERSITAS DAYANU IKHSANUDDIN
  • ASRAN ABDULLAH UNIVERSITAS DAYANU IKHSANUDDIN

DOI:

https://doi.org/10.65051/mjpm.v1i2.46

Kata Kunci:

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR, PELAYANAN PUBLIK, TATA KELOLA PEMERINTAHAN

Abstrak

Kabupaten Buton Selatan, yang dibentuk melalui Undang-Undang No. 16 Tahun 2014 sebagai hasil pemekaran dari Kabupaten Buton, memiliki tantangan dalam meningkatkan tata kelola pemerintahan, terutama pada desa-desa tertinggal. Dengan mengacu pada Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang memberikan otonomi kepada desa untuk mengatur dan mengelola pemerintahan mandiri, program ini bertujuan untuk mendukung desa dalam mencapai tata kelola yang efisien melalui penyusunan Standar Operasioanl Prosedur (SOP). Program Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) ini dilaksanakan di Desa Lipu, Kecamatan Kadatua, melalui serangkaian kegiatan penyuluhan dan pelatihan penyusunan SOP. Metode yang digunakan meliputi sosialisasi, diskusi, simulasi, dan pendampingan dalam penyusunan modul SOP yang dapat digunakan sebagai pedoman kerja pemerintah desa. Hasil kegiatan ini mencakup penyusunan SOP dalam berbagai bidang pelayanan, seperti tugas pokok dan fungsi perangkat desa, pengurusan surat keterangan, serta pelayanan pencatatan sipil dan kependudukan. Program ini meningkatkan pemahaman aparat desa mengenai pentingnya SOP dalam pelayanan publik yang lebih efisien, transparan, dan akuntabel. Diharapkan, penerapan SOP dapat mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa yang lebih responsif dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap layanan pemerintah desa.

Diterbitkan

2025-06-24